Penggalian Aspirasi Masyarakat Desa Wakobalu Agung

Di jantung Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, berdiri sebuah desa yang menyimpan cerita tentang bagaimana keberagaman dapat menjadi kekuatan, bukan penghalang. Desa Wakobalu Agung, demikian namanya, dihuni oleh masyarakat dari berbagai latar belakang suku: masyarakat Muna sebagai penduduk asli yang telah lama menjaga tanah leluhurnya, masyarakat Jawa yang datang sebagai transmigran dan turut membangun desa, serta suku Bugis yang hadir sebagai pendatang dengan semangat merantau. Perbedaan ini, alih-alih menjadi sumber perpecahan, justru terajut menjadi harmoni sosial yang kokoh. Warga dari berbagai suku bekerja berdampingan di ladang, berbincang akrab di teras rumah, dan bahu-membahu dalam setiap kegiatan desa, seolah perbedaan asal-usul tidak pernah menjadi penghalang untuk hidup rukun.

Secara administratif, Wakobalu Agung memiliki luas wilayah sebesar 11,79 km², yang terbagi ke dalam 2 dusun, 4 RW, dan 17 RT. Desa ini dihuni oleh sekitar 2.000 jiwa penduduk dengan jumlah kepala keluarga mencapai 584 KK, sebuah angka yang cukup signifikan mengingat jumlah tersebut hampir mencapai seperlima dari total penduduk Kecamatan Kabangka secara keseluruhan (BPS, Kecamatan Kabangka dalam angka 2025). Data ini menegaskan posisi Wakobalu Agung bukan sekadar desa biasa, melainkan salah satu pusat kependudukan dan aktivitas terpadat di wilayah kecamatan. Keharmonisan sosial ini berpadu dengan potensi alam yang melimpah. Wakobalu Agung dikenal sebagai salah satu pemasok sayur mayur utama bagi Kabupaten Muna, bahkan hingga ke Buton. Selain itu, hasil pertanian jangka menengah dan panjang seperti kakao, nilam, aren, pisang, kelapa, dan jeruk turut menjadi tulang punggung perekonomian warga. Di sektor peternakan, desa ini juga menunjukkan kemajuan berarti, terutama dalam budi daya sapi Bali yang ditopang oleh ketersediaan pakan dan rumput yang melimpah.

Tidak berhenti di sektor agraris, Wakobalu Agung juga tumbuh menjadi pusat aktivitas warga se-kecamatan. Berbagai lapak UMKM tumbuh subur, fasilitas umum seperti puskesmas, kantor polsek, hingga lapangan sepak bola yang representatif turut melengkapi wajah desa ini. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Wakobalu Agung berperan layaknya "ibu kota" Kecamatan Kabangka, meski secara administratif status tersebut bukan miliknya. Desa ini kerap menjadi tujuan warga dari desa-desa sekitar, baik untuk mencari hiburan, memenuhi kebutuhan sehari-hari, maupun sekadar menikmati suasana.

Berbagai keunggulan tersebut menempatkan Wakobalu Agung sebagai salah satu desa yang cukup maju di wilayahnya. Namun, kemajuan yang telah dicapai bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Justru dari titik inilah pertanyaan penting muncul: bagaimana masyarakat Wakobalu Agung memandang masa depan desanya? Aspirasi apa yang tersimpan di benak warga, yang jika digali dan diwujudkan, dapat membawa desa ini melangkah lebih jauh lagi? Tulisan ini disusun dengan maksud untuk menelusuri harapan-harapan tersebut, sebagai langkah awal merumuskan arah pembangunan yang benar-benar lahir dari suara masyarakat itu sendiri.

Untuk memahami aspirasi masyarakat secara lebih mendalam, penulis melakukan serangkaian wawancara langsung dengan warga Desa Wakobalu Agung dari berbagai latar belakang pekerjaan, mulai dari pedagang, petani, peternak, hingga pelaku UMKM. Pendekatan ini dipilih agar aspirasi yang tergali benar-benar merepresentasikan keragaman kepentingan dan pengalaman warga sehari-hari. Pertanyaan wawancara disusun ke dalam beberapa sub bagian, yaitu persepsi umum terhadap pemerintah desa, pelayanan publik, infrastruktur dan pembangunan, ekonomi kesejahteraan, partisipasi dan keterlibatan masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, serta isu spesifik dan harapan ke depan.

Secara umum, persepsi masyarakat terhadap pemerintah desa tergolong positif. Kedekatan antara warga dan perangkat desa terjalin secara alami, tanpa sekat maupun jarak birokrasi yang kaku. Perangkat desa berbaur dengan masyarakat layaknya warga biasa, bukan sebagai pejabat yang berjarak. Warga juga cukup mengetahui program-program yang sedang berjalan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan fisik. Selain itu, kinerja pemerintah desa dinilai selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, sehingga menumbuhkan rasa percaya warga terhadap arah kebijakan desa.

Meski hubungan sosial antara warga dan perangkat desa terjalin baik, pelayanan publik di Wakobalu Agung masih menghadapi tantangan yang cukup mendasar. Rata-rata perangkat desa belum familiar dengan penggunaan komputer maupun layanan administrasi digital, sehingga warga yang hendak mengurus surat keterangan atau dokumen administratif kerap harus menunggu operator tertentu yang bisa mengoperasikannya. Persoalan ini diperparah dengan rendahnya intensitas kehadiran perangkat desa di balai desa, yang pada praktiknya hanya benar-benar aktif pada hari Senin.

Ketika ditelusuri lebih jauh, akar persoalan ini ternyata bukan sekadar soal kedisiplinan, melainkan berkaitan dengan persoalan struktural yang lebih besar. Perangkat desa hanya menerima penghasilan dari anggaran dana desa yang dicairkan per triwulan, dengan nominal yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akibatnya, banyak dari mereka terpaksa mencari penghasilan tambahan sebagai petani atau peternak, sehingga waktu untuk berjaga di balai desa menjadi terbatas.

Pada aspek infrastruktur, masyarakat Wakobalu Agung secara umum memberikan penilaian yang positif. Berbagai fasilitas fisik telah tersedia dengan kondisi yang baik, mulai dari jalan lorong yang tidak lagi becek, lapangan yang terawat, hingga akses air bersih yang mudah dijangkau warga. Pembangunan yang dilakukan juga dinilai selaras dengan kebutuhan riil masyarakat, seperti pembangunan jalan tani dan saluran drainase yang menunjang aktivitas pertanian sehari-hari.

Meski demikian, ada satu titik disoroti warga, yaitu kondisi balai desa. Masyarakat menilai fasilitas di balai desa masih jauh dari memadai dan memerlukan renovasi serta pembenahan, mulai dari pintu kamar mandi yang rusak, ketiadaan tempat sampah yang layak, hingga taman desa yang membutuhkan penataan ulang. Kebersihan balai desa menjadi perhatian utama, mengingat tempat ini merupakan pusat pelayanan dan representasi wajah pemerintahan desa di mata masyarakat maupun tamu dari luar desa. Perbaikan pada aspek ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kenyamanan warga saat berurusan administrasi, tetapi juga mencerminkan citra desa yang tertib

Dalam mendukung mata pencaharian warga, pemerintah desa Wakobalu Agung telah menunjukkan keberpihakan yang cukup nyata. Hal ini tercermin dari berbagai upaya konkret, seperti pembangunan jalan tani yang memudahkan mobilitas hasil pertanian, penyaluran bantuan bibit kepada petani, pengelolaan BUMDes yang aktif berjalan, penataan lapak-lapak pedagang agar lebih tertib, hingga dukungan terhadap penyelenggaraan lomba-lomba Agustusan tingkat kecamatan yang turut menggerakkan roda perekonomian warga, mulai dari pedagang kaki lima hingga pelaku UMKM. Program bantuan sosial dan ekonomi pun pada dasarnya telah dijalankan sesuai kriteria, berdasarkan survei terhadap warga yang benar-benar membutuhkan.

Namun demikian, persoalan muncul bukan pada tahap perencanaan, melainkan pada tahap distribusi dan pemanfaatan bantuan. Ditemukan kasus di mana bantuan bibit yang seharusnya ditanam justru dimanfaatkan sebagian pihak untuk dijual kembali secara berlebihan, sementara di sisi lain terdapat warga yang benar-benar berniat menanam namun belum tentu mendapatkan porsi yang memadai. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi yang lebih mendalam, bukan hanya soal siapa yang berhak menerima bantuan, tetapi juga untuk tujuan apa bantuan tersebut akan digunakan. Verifikasi lapangan pasca-penyaluran, atau semacam pendampingan singkat setelah bantuan diberikan, bisa menjadi langkah untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran dan tepat guna.

Dari sisi partisipasi, forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) rutin diselenggarakan dengan mengundang perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat. Sayangnya, dalam praktiknya tidak semua peserta merasa leluasa menyampaikan pendapat secara langsung dalam forum tersebut. Selama ini, saluran aspirasi masyarakat lebih banyak mengalir melalui BPD, RT, RW, atau perangkat desa terkait, dan pendapat yang muncul cenderung terfokus pada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak, sebuah kecenderungan yang wajar dan positif, namun berpotensi membuat aspirasi-aspirasi kecil kurang mendapat ruang untuk didengar.

Padahal, sekecil apa pun sebuah aspirasi, ia tetap layak mendapat perhatian. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah menghadirkan skema penyampaian aspirasi yang lebih tertutup dan personal, misalnya melalui kotak saran di balai desa. Skema ini memungkinkan warga menyampaikan pendapat secara terbuka tanpa rasa khawatir akan dinilai atau dihakimi, sekaligus menjangkau warga yang tempat tinggalnya jauh dari balai desa atau yang selama ini enggan menyalurkan aspirasi melalui BPD, RT, maupun RW. Yang tidak kalah penting, pemerintah desa perlu memastikan bahwa setiap aspirasi yang masuk, sekecil apa pun, benar-benar dibaca, dipertimbangkan, dan direspons, bukan sekadar menjadi formalitas administratif belaka.

Pada aspek transparansi, desa Wakobalu Agung sudah menunjukkan komitmen yang baik melalui publikasi anggaran desa secara umum kepada masyarakat. Praktik baik ini perlu terus dijaga konsistensinya setiap tahun, sebab keterbukaan informasi anggaran merupakan fondasi penting bagi tumbuhnya kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Salah satu persoalan yang paling sering muncul dan dirasakan langsung oleh warga adalah pengelolaan sampah. Kebiasaan membuang sampah sembarangan masih menjadi tantangan tersendiri, yang paling terlihat jelas ketika ada perhelatan besar seperti perayaan Agustusan. Sampah yang menumpuk di lapangan usai acara kerap menjadi beban tambahan bagi petugas kebersihan, dan berdampak pada citra kebersihan desa secara keseluruhan. Persoalan ini menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas tempat sampah yang memadai saja tidak cukup, tanpa dibarengi edukasi berkelanjutan mengenai kepedulian warga terhadap sampah yang mereka hasilkan sendiri.

Selain sampah rumah tangga, limbah dari sektor peternakan juga menjadi keluhan yang cukup sering muncul, terutama dari kandang ayam berskala besar yang menimbulkan bau mengganggu bagi warga sekitar. Wacana memindahkan lokasi peternakan ke area yang jauh dari permukiman sempat dipertimbangkan, namun dinilai kurang efisien karena membutuhkan tenaga khusus untuk menjaga dan mengurus ternak secara terus-menerus di lokasi baru. Oleh karena itu, solusi yang lebih realistis adalah mendorong penerapan mekanisme pengolahan kotoran ternak yang tepat, misalnya melalui pengolahan menjadi pupuk organik, sehingga limbah tidak lagi menjadi sumber bau, melainkan justru bernilai ekonomis bagi peternak maupun petani.

Persoalan limbah juga muncul dari sektor industri kecil, khususnya limbah pabrik tahu yang kerap menimbulkan bau menyengat, terutama saat hujan turun. Kompleksitas persoalan ini terletak pada kewenangan: pemerintah desa tidak dapat menegur langsung pelaku usaha karena izin usaha berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten. Meski beberapa pabrik telah menunjukkan kesadaran dengan membangun saluran pembuangan yang lebih jauh dari permukiman warga, masih ada pabrik lain yang belum menerapkan langkah serupa. Untuk itu, diperlukan koordinasi aktif antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dalam menindaklanjuti keluhan warga, sekaligus edukasi berkelanjutan kepada pelaku usaha agar aktivitas produksinya tidak mengorbankan kenyamanan lingkungan sekitar.

Di balik berbagai catatan dan masukan yang telah dipaparkan, satu hal yang patut digarisbawahi adalah bahwa masyarakat Wakobalu Agung pada dasarnya sangat mengapresiasi kerja pemerintah desa selama ini. Desa ini telah menjelma menjadi semacam panutan bagi desa-desa lain di sekitarnya, berkat kemajuannya yang tidak hanya terlihat dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga dari harmoni sosial dan geliat ekonominya. Namun, alih-alih berpuas diri dengan pencapaian tersebut, warga justru menaruh harapan yang lebih tinggi: agar pemerintah desa dapat terus melangkah lebih baik lagi, bukan sekadar mempertahankan apa yang sudah ada.

Salah satu harapan yang paling banyak disuarakan adalah pentingnya komunikasi yang terus terjalin antara pemerintah desa dan warganya. Aspirasi masyarakat, sekecil apa pun bentuknya, diharapkan mendapat perhatian yang layak, sebab dari sanalah arah pembangunan desa seharusnya bersumber. Warga juga berharap pemerintah desa dapat terus hadir dan mendukung mata pencaharian mereka, mulai dari perbaikan mekanisme distribusi bantuan agar benar-benar tepat sasaran, dukungan berkelanjutan terhadap perkembangan UMKM dan lapak-lapak usaha, hingga pemeliharaan infrastruktur penunjang seperti jalan tani yang menjadi urat nadi aktivitas pertanian warga. Semua ini bermuara pada satu tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan warga secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, harapan besar warga Wakobalu Agung sederhana namun bermakna dalam: agar desa ini terus melangkah lebih jauh, tidak hanya menjadi desa yang maju secara fisik dan ekonomi, tetapi juga menjadi teladan dalam hal tata kelola pemerintahan yang dekat dengan rakyatnya, responsif terhadap aspirasi, dan konsisten menjaga transparansi. Sebuah desa tidak hanya diukur dari seberapa megah pembangunannya, melainkan dari seberapa jauh suara warganya benar-benar didengar dan diwujudkan menjadi kebijakan nyata.

Aspirasi masyarakat Desa Wakobalu Agung yang telah dipaparkan di atas menunjukkan gambaran sebuah desa yang telah berada di jalur yang baik, namun tetap menyadari bahwa selalu ada ruang untuk perbaikan. Dari persoalan struktural seperti kesejahteraan perangkat desa, hingga isu keseharian seperti pengelolaan sampah dan limbah, semuanya menegaskan satu benang merah: bahwa kemajuan sejati sebuah desa lahir dari kolaborasi yang erat antara pemerintah dan masyarakatnya. Semoga tulisan ini dapat menjadi salah satu rujukan kecil bagi pemerintah Desa Wakobalu Agung, maupun pemerintah kabupaten dan pusat, dalam merumuskan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kebutuhan dan harapan warganya

Penulis : Rendi Arya Ramadhan - KKN-PPM UGM MUNAMERONA 2026